Wednesday 31 August 2016

Eks Karyawan Bakrie Telecom Berdemo Minta Pesangon

Eks karyawan PT Bakrie Telecom Tbk (BTEL) berunjuk rasa di depan Wisma Bakrie, Jl HR Rasuna Said, Jakarta Selatan. Sekitar 50 orang eks karyawan menuntut uang pesangon dibayarkan tepat waktu sesuai kesepakatan dengan direksi.

Eks Karyawan Bakrie Telecom Berdemo Minta Pesangon

Unjuk rasa dimulai sekitar pukul 10.15 WIB. Para eks karyawan memakai ikat kepala bewarna merah, dan membawa beberapa poster bertuliskan 'Bayar Pesangon Kami Tepat Waktu', 'Keringat dan air mata kami sudah mengering, segera bayar hak kami sesuai perjanjian yang sudah kami sepakati bersama' #Bakrietelecomayobayar.

"Kami minta kepada Bakrie Telecom, untuk segera melakukan kewajibannya melakukan pembayaran sebagaimana telah disepakati secara tertulis antara manajemen dengan eks karyawan. Cicilan yang Anda janjikan adalah hak kami dan kewajiban Anda," kata Kordinator Aksi Dian Hendra, di lokasi, Selasa (17/8/2016).

Ia menyebut, sebelumnya pada bulan November-Desember 2015, sekitar 400 karyawan Bakrie Telecom di PHK dan telah menyepakati pesangon PHK dibayar dicicil selama setahun. Pesangon tersebut dibayar sesuai dengan lamanya bekerja dan kinerja.




un, saat cicilan berlangsung, cicilan pesangon tidak lancar dibayarkan. Seharusnya, dalam perjanjian pesangon PHK dibayar setiap akhir bulan, tetapi pada saat membayar cicilan keempat, bulan April, mulai tersendat.

"Kalau karyawan yang di PHK akan dibayar secara cicilan kita sepakat, tapi tidak ada komitmen sama sekali karena pembayaran pesangon tidak tepat waktu. Waktu cicilan pertama bulan Januari lancar, tapi cicilan kedua mulai telat sekian hari, cicilan ketiga telat hampir 1 bulan. Bulan keempat, bulan April telat malah dibayar 45% dibayar di awal Juni yang 55% dibayar seminggu sebelum lebaran, jadi ada cicilan di dalam cicilan," ujar Hendra.

Ia menyebut, saat menandatangani PHK, gaji bulan November dan Desember 2015 belum dibayarkan dan dijanjikan akan dibayar bulan Januari 2016 berbarengan dengan cicilan pertama.




Namun, saat bulan Januari 2016 juga belum dibayarkan gaji bulan Desember 2015, sehingga sebagian dari massa mengajukan somasi. Akan tetapi, sebagian eks karyawan yang mengajukan somasi tidak dibayarkan gajinya, sementara yang lainnya dibayarkan beberapa minggu setelah bertemu direksi. Namun, akhirnya direksi meminta somasi dicabut bila ingin pesangon dibayar.

"Waktu bulan Februari ketemu direksi karena pesangon bulan Desember belum dibayar, kita minta gaji Desember yang katanya mau dibayar bulan pertama enggak ada. Saat itu, direksi mengatakan, kami akan bayar mungkin di bulan Februari, waktu Maret awal, kita tanya lagi direksi, tapi belum dibayarkan. Ya kita kasih somasi tidak beberapa lama seminggu sebagian teman dibayar, tapi yang tidak ikut somasi itu. Manajemen bilang cabut somasi baru setelah itu kita dibayar itu cicilan kedua. Akhirnya cicilan bulan Desember dan Februari dibayar awal Maret. April dibayar awal Juni dan akhir Juni. Bulan Mei, Juni, Juli belum diterima pesangon," jelas dia.

Lalin Arah Menteng Dialihkan Sementara

Akibat demo eks karyawan Bakrie Telecom, jalan arteri dari Jl Karet Karya II ke arah HR Rasuna Said yang menuju Menteng dialihkan sementara.

Pantauan detikFinance, pukul 11.30 WIB, lalu lintas di depan Wisma Bakrie jalan HR Rasuna Said ramai lancar. Sementara itu, lalu lintas dari arah Jl Karet Karya II ke arah HR Rasuna Said menuju Menteng dialihkan melewati jalan RS Mata Aini.

Salah satu mobil patwal polisi Polsek Setiabudi menutup jalan yang menghubungi pertigaan jalan Karet Karya II, RS Mata Aini dan HR Rasuna Said. Petugas kepolisian menyebut, pengalihan lalu lintas dilakukan sementara.




"Dialihkan sementara sambil nunggu kegiatan unjuk rasa selesai," ujar kanit Sabhara Polsek Setiabudi Kompol Budi Cahyono di Wisma Bakrie, Jakarta Selatan, Selasa (16/8/2016).

Untuk mengamankan unjuk rasa, petugas mengerahkan 118 personel satuan Sabhara yang tergabung dari Polda Metro Jaya, Polres Jakarta Selatan, Polsek Setia Budi. Bila terjadi kepadatan lalu lintas, Budi menyebut sudah ada langkah antisipasi.

Thursday 25 August 2016

Pesangon Nunggak, Eks Karyawan BTel Tuntut Bertemu Anindya Bakrie

Sejumah mantan karyawan Bakrie Telecom (BTel) menggelar aksi demo di depan Wisma Bakrie. Selain menuntut pembayaran pesangon, mereka meminta bertemu Anindya Bakrie, Komisaris Utama BTel.

Pesangon Nunggak, Eks Karyawan BTel Tuntut Bertemu Anindya Bakrie

"Kami ingin bertemu bapak Anindya Bakrie. Kami sudah tidak percaya pada dewan direksi," kata Syamsir Mohar, koordinator demo.

Dikatakan Syamsir, selama ini pihak direksi hanya mengumbar janji. Namun pada kenyataannya tetap saja pembayaran tunjangan tepat waktu tidak dipenuhi.

"Jadi percuma teman-teman bertemu direksi BTel lagi. Pasti jawabannya tidak kongkrit lagi. Jadi kami ingin bertemu Anindia Bakrie. Kenapa beliau, karena Anindya Bakrie termasuk komisaris. Selain itu beliau langsung tidak langsung adalah pemilik BTel, jadi bisa memutuskan," papar Syamsir.

Puluhan mantan karyawan BTel melakukan aksi unjuk rasa. Mereka menuntut pihak BTel mematuhi kesepakatan dengan mantan karyawan pada Desember 2015.

Pihak BTel berjanji akan membayar tunjangan PHK yang akan dicicil selama 12 kali mulai akhir Januari hingga Desember 2016. Namun pada Februari, pembayaran cicilan mulai mengalami keterlambatan.

Berlanjut ke cicilan ketiga yang semestinya dibayarkan akhir Maret molor menjadi April. Tak sampai di situ, cicilan bulan April dibayarkan pada Juni.


"Itu pun dicicil 45% sebelum puasa dan 55% jelang lebaran," jelas Samsir yang bersama para rekannya mengenakan baju hitam-hitam plus pita merah di lengan.

Selanjutnya cicilan bulan Mei, Juni dan Juli sampai hari ini belum pula diterima oleh mantan karyawan BTel. Padahal dua minggu lagi pihak BTel sudah harus membayarkan cicilan bulan September.

(afr/ash)

Sunday 21 August 2016

Mengabdi 20 Tahun di BTel, Sri Pasrah Pesangon Dicicil

Mengabdi 20 tahun bukan jadi jaminan menerima tunjangan PHK tepat waktu. Kejadian ini dialami Sri Langgeng, mantan karyawan Bakrie Telecom (Btel).

Mengabdi 20 Tahun di BTel, Sri Pasrah Pesangon Dicicil

Sri bergabung dengan BTel mulai 1995 silam. Sebelum dipensiunkan dini pada Desember 2015, ia bekerja di bagian Customer Lifecycle Management.

Kepada detikINET, Sri menuturkan dirinya sudah ikhlas menerima kesepakatan pihak BTel membayar tunjangan pensiun dininya yang dibayarkan dengan cara dicicil selama 12 bulan.

Tapi Sri tak menyangka pihak BTel begitu tega mencederai kesepakatan tersebut. Pembayaran yang seharusnya dibayarkan tepat waktu, malah sering kali molor.

"Mana ada tunjangan PHK dicicil. Tapi kami berbesar hati menerimanya. Tapi baru cicilan ketiga mogok," kata Sri.

Cicilan bulan Maret diterimanya pada bulan April. Parahnya cicilan April baru didapatnya jelan lebaran kemarin.

"Itu pun (cicilan April) saya terimanya dua kali pembayaran," ujar Sri geram.

Kondisi ini dirasa Sri menyulitkan baginya dan rekan-rekannya. Terlebih mereka yang sudah memasuki usia di atas 40 tahun. Di mana usia tersebut cukup sulit untuk mencari pekerjaan baru.

"Kami berharap dengan adanya uang pesangon ini bisa digunakan untuk modal usaha," kata wanita yang mengenakan jilbab ini.
Mantan Karyawan Bakrie Telecom yang berdemo.

Senada dengan Sri, Roni Krisnawa yang dulunya di bagian IT juga merasa kecewa sekaligus geram dengan tindakan manajemen BTel.

Diceritakannya sudah setahun dirinya dan sejumlah rekan hanya menerima gaji pokok. Itu pun terkadang telat dibayarkan.

"Harusnya setiap tanggal 27, tapi terkadang molor hingga 2 minggu hingga sebulan," cerita Roni.

Ketika perusahaan menawari pensiun dini, ia pun mengambilnya karena dipikirnya menjadi pilihan terbaik melihat kondisi BTel kala itu. Ia pun dijanjikan hal yang sama dengan Sri.

"Jujur saja tabungan kami lama kelamaan habis. Kami harus berpikir untuk menghidupi keluarga. Ketika ada opsi pensiun dini, sepertinya itu yang terbaik untuk saya," ungkap pria berkacamata itu.

Tapi Roni tidak menyangka tunjangan yang dijanjikan tak tepat waktu dibayarkan. Inilah yang membuat dirinya ikut turun dalam aksi demo bersama rekan-rekan sesama mantan karyawan BTel.

"Kasihan sama yang usianya sudah tidak produktif. Mau nyari kerja pastinya susah. Walaupun saya masih produktif, tapi saya punya janji dengan Tuhan untuk menghidupi keluarga dengan layak. Itulah kenapa kami di sini berjuang," papar pria yang telah bekerja 8 tahun di BTel ini.

Baik Sri maupun Roni berharap pihak BTel menepati janji yang telah disepakati Desember 2015. Uang tunjangan bulan Mei hingga Juli dapat dibayarkan segera dan pembayaran bulan selanjutnya dibayarkan tepat waktu. (afr/ash)

Serba Serbi Paket Telkomsel Haji

Telkomsel mengandalkan paket Haji 3in1 untuk melayani para jamaah yang tengah beribadah di Tanah Suci. Berikut serba serbinya.

Serba Serbi Paket Telkomsel Haji

Paket Haji 3in1 berisi layanan telepon, SMS dan internet. Dimana layanan ini ditunjang oleh jaringan Telkomsel yang telah bekerja sama dengan seluruh operator di Arab Saudi.

Paket Haji 3in1 tersedia mulai dari paket 20 hari yang terdiri dari 40 menit telepon ke nomor Indonesia, 40 menit terima telepon, 40 SMS dan 7 GB layanan data selama 20 hari di Arab Saudi dengan tarif Rp 550.000 (setelah pajak).

Tersedia juga Paket 3in1 40 hari, serta paket internet 20 hari, Paket internet 40 hari, dan Paket Talk Mania 1 hari, yang secara leluasa dapat dipilih pelanggan sesuai kebutuhannya.




Pelanggan juga dapat menikmati tarif promo selama berada di Tanah Suci dengan operator lokal apapun, tanpa perlu ganti kartu maupun setting ponsel dan bisa langsung menghubungi keluarganya di Indonesia dengan mengaktifkan fitur layanan international roaming terlebih dahulu sebelum berangkat ke Arab Saudi.

Selama berada di Arab Saudi, untuk melakukan panggilan telepon ke mana saja, pelanggan hanya dikenakan Rp 6.000/menit. Selain itu, untuk menerima panggilan telepon dari mana saja pelanggan hanya dikenakan biaya Rp 3.000/menit dan sementara dalam berkirim SMS ke seluruh nomor tujuan, pelanggan cukup membayar Rp 1.000/SMS, serta gratis menerima SMS dari manapun.

Selain itu, pelanggan dapat menikmati akses internet sepuasnya seharga Rp 500/10 KB dengan biaya maksimum Rp 35.000 per hari. Pelanggan dapat melakukan pengecekan tarif lengkap Arab Saudi dengan menghubungi *266*71#.




Berikut hal yang kerap ditanyakan seputar paket Haji milik Telkomsel:

1. Bagaimana pelanggan bisa menikmati tarif promo Haji?
Tarif promo Haji langsung berlaku bagi seluruh pelanggan Telkomsel baik kartuHALO, simPATI dan kartuAS. Tarif promo berlaku di semua jaringan operator di Arab Saudi.

2. Jika pelanggan Telkomsel yang sedang berada di Arab Saudi menelpon pelanggan Telkomsel yang juga sedang berada di Arab Saudi, apakah dikenakan tarif lokal Arab Saudi?
Tidak, panggilan ke nomor Indonesia dikenakan tarif Rp 6.000/menit. Yang dimaksud panggilan lokal ke Arab Saudi adalah panggilan dari pelanggan Telkomsel yang sedang berada di Arab Saudi menelpon nomor Arab Saudi, misalnya nomor hotel di Arab Saudi, nomor ponsel dari operator Arab Saudi.

3. Apakah ada minimum pulsa yang ditetapkan untuk dapat menelpon atau mengirim SMS?
Tidak, pelanggan dapat menelpon atau mengirim SMS jika masih memiliki pulsa senilai tarif yang berlaku.

4. Bagaimana cara mengaktifkan fitur SLI/IR?
Pelanggan simPATI dan kartu As otomatis aktif untuk layanan bicara dan SMS. Sedangkan untuk data roaming, hub *266# pilih menu aktifasi GPRS Roaming. Sementara pelanggan kartuHalo kunjungi GraPARI terdekat di kota Anda.

5. Bagaimana cara mengaktifkan paket roaming promo Haji?
Pelanggan dapat mengaktifkan paket roaming promo Haji dengan menghubungi *266*15# (bebas pulsa dari Indonesia maupun Arab Saudi) atau dengan akses aplikasi My Telkomsel.

6. Bagaimana cara melakukan cek kuota paket Haji?
Pelanggan dapat mengaktifkan paket roaming promo Haji dengan menghubungi *266# dengan langkah-langkah sebagai berikut:
Prepaid:
Hubungi *266#
Pilih menu Cek Info
Pilih Info Status Paket

Postpaid:
Hubungi *266#
Pilih menu Cek Status
Atau akses My Telkomsel Apps untuk cek kuota paket

7. Apakah akan dikenakan tarif non paket ketika akses internet melebihi kuota batas pemakaian wajar?
Tidak, pelanggan dapat tetap akses internet roaming di Arab Saudi ketika kuota batas pemakaian wajar telah habis dengan kecepatan maksimum yang diturunkan menjadi 384 Kbps

8. Apakah akan dikenakan tarif non paket ketika bonus menit dan SMS paket telah habis?
Ya, pelanggan akan dikenakan tarif non paket untuk pemakaian menit telpon ke nomor Indonesia dan menit terima telpon serta SMS ketika bonus menit dan SMS paket telah habis.

9. Bagaimana cara telpon ke Indonesia?
Untuk melakukan panggilan ke Tanah Air gunakan format sebagai berikut:

Untuk telpon ke nomor rumah
[+] [Kode Negara] [kode wilayah] [nomor telepon]
Contoh: +622133445566

Untuk telpon ke nomor ponsel
[+] [Kode Negara] [nomor ponsel]
Contoh: +628113456789 (ash/fyk)

Memahami Interkoneksi Menggunakan Analogi Penerbangan

Bagi orang awam, interkoneksi mungkin sulit dipahami meskipun telah digembar-gemborkan akan terjadi penurunan biaya 26% untuk 18 skema panggilan telepon tetap dan seluler.

Memahami Interkoneksi Menggunakan Analogi Penerbangan

Namun, Ketua Program Studi Telekomunikasi di Institut Teknologi Bandung (ITB), Ian Joseph Matheus Edward, punya formula pendekatan yang lebih mudah untuk penghitungan interkoneksi.

"Paling gampangnya, kita gunakan saja analogi sederhana seperti saat pelanggan hendak terbang menggunakan maskapai penerbangan," ujarnya kepada detikINET, Selasa (16/8/2016).

Tapi sebelum menggunakan analogi penerbangan komersil tersebut, ia pun terlebih dulu ingin menjelaskan alasan mengapa harus berbicara tentang masalah penurunan interkoneksi.

Seperti diketahui, biaya interkoneksi untuk panggilan lokal seluler Rp 250 per menit akan diturunkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika menjadi Rp 204 per menit per 1 September 2016.

Dalam analisa sebelumnya yang disampaikan Ibrahim Kholilul Rohman, doktor ICT asal Indonesia lulusan Swedia, disebutkan bahwa operator tak perlu takut rugi.

Karena menurutnya, penurunan interkoneksi tak melulu merugikan operator. Bahkan, kata dia, dampak dari penurunan biaya interkoneksi ini justru bisa menguntungkan operator telekomunikasi dalam jangka panjang.

Tapi menurut Ian, justru pelanggan akan dirugikan apabila pemerintah tidak menetapkan biaya interkoneksi berdasarkan investasi real yang dikeluarkan oleh masing-masing operator atau pola simetris. Karena, kondisi sekarang besaran biaya investasi yang dikeluarkan oleh masing-masing operator jauh berbeda.

Disebutkan olehnya, jumlah base transceiver station (BTS) yang dimiliki operator seluler tiga besar hingga kuartal pertama 2016 masing-masing adalah Telkomsel 110 ribu BTS, XL Axiata 59 ribu BTS, dan Indosat Ooredoo 52 ribu BTS, dengan coverage layanan yang berbeda-beda.

Sementara, biaya interkoneksi menurut Ian, hanya dipakai sebagai cost recovery atau pengembalian investasi operator tujuan dalam menyediakan jaringan untuk digunakan pelanggan operator asal dalam melayani percakapan pelanggan lintas operator.

Di dalam cost recovery tersebut, lanjutnya, ada biaya investasi dan pemeliharaan jaringan agar operator bisa selalu mempertahankan kualitas layanan ketika pelanggan melakukan percakapan/panggilan lintas operator.

"Nah, analogi sederhana dari penerapan biaya interkoneksi berbasis biaya atau pola asimetrisnya adalah sebagai berikut jika menggunakan analogi pesawat penerbangan komersil," kata Ian.

Saat pelanggan ingin pergi ke Papua tapi karena salah satu maskapai tidak mempunyai rute Jakarta-Papua secara langsung, maka pelanggan harus menggunakan dua maskapai yang berbeda (beda operator) dan harus transit (interkoneksi) terlebih dahulu di Surabaya, misalnya.

Harga tiket (tarif percakapan) Jakarta ke Surabaya, misalnya adalah Rp 300.000 menggunakan maskapai A (Operator A), harga tiket Surabaya ke Papua misalnya Rp 700.000 menggunakan maskapai B (Operator B).

Sehingga, total harga tiket yang harus dibayar pelanggan untuk tujuan Jakarta-Papua adalah Rp 1.000.000. Pada contoh ini, pelanggan membayar sesuai dengan biaya yang sebenarnya, sehingga tidak dirugikan.

Contoh berikutnya adalah penerapan biaya interkoneksi tidak berbasis biaya atau simetris.

Ketika pelanggan ingin kembali dari Papua ke Jakarta, otomatis juga menggunakan dua maskapai yang berbeda, karena tidak ada maskapai yang mempunyai penerbangan langsung.

Harga tiket Papua ke Surabaya adalah Rp 700.000, kemudian harga tiket Surabaya ke Jakarta dibanderol sama, seharga Rp 700.000. Sehingga total harga tiket untuk Papua-Jakarta menjadi Rp 1.400.000.

Berdasarkan contoh di atas, pelanggan jadi membayar lebih mahal sebesar Rp 400.000 jika kebijakan yang digunakan menggunakan perhitungan biaya interkoneksi tidak berbasis biaya.

"Inilah mengapa pola simetris yang akan diimplementasikan Kominfo saat ini salah dan dipastikan akan merugikan pelanggan. Karena, pelanggan membayar lebih dari biaya yang sebenarnya," jelas Ian.

Kesalahan lainnya, seperti ditegaskan Ian, demi efisiensi industri, Kominfo menurunkan tarif tiket Surabaya-Papua, yang tadinya Rp 700.000 menjadi, misalnya Rp 500.000.

"Sehingga, maskapai tersebut, tidak dapat membiayai operasional untuk rute penerbangannya itu karena merugi. Sehingga, pada akhirnya, pelanggan juga yang terancam dirugikan untuk kedua kalinya," paparnya.

Interkoneksi di Negara Kepulauan Lain

Tak hanya memberikan analogi hitung-hitungan interkoneksi menggunakan contoh penerbangan, Ian pun juga memberikan contoh penerapan biaya interkoneksi negara lain yang punya kondisi mirip Indonesia sebagai negara kepulauan.

Di Filipina dan Jepang, misalnya. Keduanya merupakan negara kepulauan yang luasnya lebih kecil dari Indonesia. Namun, meski tidak membutuhkan backbone yang panjang saja, biaya interkoneksi di kedua negara itu saja lebih besar dari Rp 1.000/menit.

Dibandingkan dengan Indonesia yang luasannya 2-3 kali lipat dari luas wilayah Filipina dan Jepang, biaya interkoneksinya hanya Rp 250 per menit. Itu artinya, kata dia, industri di Indonesia sudah sangat efisien.

"Jadi tidak ada alasan penerapan biaya interkoneksi dengan pola simetris yang akan segera ditetapkan pemerintah. Karena, pelanggan akan dirugikan karena membayar lebih yang harus dibayarkan dibandingkan apabila pemerintah menerapkan biaya interkoneksi dengan pola asimetris," tegas Ian.

Ia pun menegaskan, biaya interkoneksi merupakan sebagian kecil atau sekitar 15% dari variabel komponen tarif retail secara keseluruhan, yang terdiri dari beberapa variabel biaya lainnya seperti service activation fee, marketing, dan margin.

Sehingga dengan penurunan 26% dari 15% tarif ritel saat ini yang dibebankan kepada pelanggan, yang berkisar di angka Rp 1.500 hingga Rp 2.000 per panggilan lintas operator, dinilai tidak akan signifikan. (rou/fyk)

Saturday 20 August 2016

'Kalau Perlu Kami Demo di Depan Rumah Anindya Bakrie'

Setelah menggelar aksi unjuk rasa selama satu jam, perwakilan mantan karyawan Bakrie Telecom (BTel) akhirnya diterima oleh pihak manajemen.

Kalau Perlu Kami Demo di Depan Rumah Anindya Bakrie

Syamsir Mohan dan kelima rekannya diterima langsung Director & Chief Risk & Compliance Officer Harya Mitra Hidayat serta sejumlah petinggi BTel.

Dalam pertemuan tersebut Syamir mengutarakan langsung keinginan mantan karyawan BTel untuk bertemu dengan Anindya Bakrie. Namun sayangnya keinginan tersebut tak bisa langsung terwujud lantaran Anindya sedang tidak berada di Wisma Bakrie.

Namun Harya menjanjikan akan mengatur pertemuan mantan karyawan BTel dengan Komisaris Utama BTel tersebut. Tapi dirinya belum bisa memastikan kapan pertemuan tersebut akan terlaksana.

"Mereka mau mengatur jadwal dulu. Kami berharap dalam dua minggu ke depan," kata Syamsir.

Bila pertemuan tersebut tidak pula terwujud, Syamsir mengancam bakal menggelar aksi unjuk rasa yang lebih besar. Anggota keluarga mantan karyawan BTel disebutkan bakal turut serta.

"Tidak lagi di Wisma Bakrie, tapi di Bakrie Tower atau di depan rumah Anindya Bakrie," tegas pria yang pernah menjabat sebagai GM Legal Operation BTel ini.


Seperti diberitakan sebelumnya, mantan karyawan PT Bakrie Telecom Tbk (BTEL) berunjuk rasa di depan Wisma Bakrie, Jl HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Selasa (16/8/2016), untuk menuntut uang pesangon dibayarkan tepat waktu sesuai kesepakatan dengan direksi.

Unjuk rasa dimulai sekitar pukul 10.15 WIB. Para eks karyawan memakai ikat kepala bewarna merah, dan membawa beberapa poster bertuliskan 'Bayar Pesangon Kami Tepat Waktu', 'Keringat dan air mata kami sudah mengering, segera bayar hak kami sesuai perjanjian yang sudah kami sepakati bersama' #Bakrietelecomayobayar.

"Kami minta kepada Bakrie Telecom, untuk segera melakukan kewajibannya melakukan pembayaran sebagaimana telah disepakati secara tertulis antara manajemen dengan eks karyawan. Cicilan yang Anda janjikan adalah hak kami dan kewajiban Anda," kata Kordinator Aksi Dian Hendra, di lokasi, Selasa (17/8/2016). (afr/ash)